Komisi VII mendesak Pemerintah menetapkan kuota yang realistis untuk BBM bersubsidi tahun 2011. Dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2011, kuota bbm bersubsidi ditetapkan sebesar 36,7juta kl.

              Desakan ini mengemuka saat Komisi VII dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa (Fraksi PD) Raker dengan Menteri ESDM serta RDP dengan beberapa pihak terkait, diantaranya Kepala BPH Migas, Dirjen Migas, Dirut PLN dan Dirut Pertamina di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (23/9/2010)

            “Kita harus tetapkan dahulu, jumlah atau angka BBM bersubsidi itu berapa, baru bisa memutuskan skenario pembatasan penggunaannya seperti apa,” tegas Anggota Komisi VII Satya W Yudha (Fraksi PDI Perjuangan)

            Yudha mengingatkan agar pemerintah betul-betul menyadari bahwa permintaan bbm bersubsidi tahun 2011 itu mencapai lebih dari 40juta kl. Karenanya ia berharap mekanisme yang akan diterapkan pemerintah supaya bisa diterima semua pihak.

            Anggota Komisi VII Sudewa (Fraksi PD) menilai kuota bbm bersubsidi yang ditetapkan dalam Nota Kuangan tidak realistis. Pasalnya permintaan atau penggunaan bbm tersebut diperkirakan mencapai 42juta kl, indikatonya dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk serta pertambahan jumlah kendaraan

            Ia mengingatkan, bila pemerintah bersikukuh pada angka tersebut, maka akan menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak terkait. “Untuk itu, supaya masalah ini tidak berkelanjutan menjadi PR kita di tahun 2011 nanti, harus ditetapkan ulang dengan berpedoman kepada pemakaian bbm di tahun 2010,” ungkapnya

             Usulan lain disampaikan Anggota Komisi VII Totok Daryanto (Fraksi PAN). Ia mengusulkan tidak perlu dilakukan pembatasan kepada para pembeli. BBM bersubsidi dijual seperti biasa di setiap SPBU, namun bbm non subsidi harus tersedia dengan jumlah yang cukup. Sehingga lanjutnya, ketika stok bbm bersubsidi habis, para pembeli terpaksa membeli bbm non subsidi

            “Kalau memang kuota bbm bersubsidi mau dipertahankan, tidak masalah. Tidak perlu dibatasi penggunaannya, yang penting disediakan saja bbm non subsidi. Jadi apabila bbm bersubsidi habis, orang terpaksa membeli bbm non subsidi,” ujar Totok

              Sementara itu, Anggota Komisi VII Milton Pakpahan (Fraksi PD) menanyakan kesiapan pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pembatasan penggunaan bbm bersubsidi.

              “Sosialisasi dari program ini serta tehnis pengawasan dilapangan nantinya seperti apa. Bagaimana pengawasannya di setiap SPBU, apakah tidak melanggar dengan hak azazi manusia, karena mereka sebagai pembeli dibatasi,” katanya

                                                                                                                                                                   Audit BPK

            Sementara itu, terkait program penghematan, Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDI Perjuangan) meminta pemerintah melakukan audit BPK terhadap program konversi minyak tanah ke gas tiga kilogram.

            “Konon program konversi itu juga ditujukan untuk mencapai penghematan uang negara hingga triliunan rupiah. Jadi saya minta pemerintah melalui BPK melakukan audit, apakah penghematan itu benar-benar tercapai. Supaya datanya lebih akurat dan untuk menambah kepercayaan rakyat,” tegas Dewi. (sw)